Serial Propaganda Hari Buruh 1 Mei 2008

I. Analisis Situasi Obyektif Ekonomi-Politik Dunia

Kabar terkini dari sistem kapitalisme dunia adalah krisis yang terhitung paling buruk sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Depresi ekonomi dunia telah di ambang pintu menuju jurang krisis yang semakin dalam.  Krisis energi, krisis finansial, krisis pangan dan krisis ekosistem lingkungan telah berpadu yang semakin menjelaskan wajah dunia di bawah perintah kekuasaan kapitalis monopoli dunia. Kemiskinan dan kelaparan telah memicu berbagai kerusuhan sosial dan krisis politik yang telah merambah negeri-negeri terbelakang seperti  Afrika, Amerika Latin dan Asia. Forum G7 (Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan AS) dalam bulan April 2008 ini, melahirkan komunike bersama untuk mengatasi defisit keuangan akibat krisis finansial yang kian tak teratasi dan krisis pangan yang telah mengoyak negeri-negeri miskin seperti di Haiti dan Kamboja. Ekonomi dunia, menurut catatan IMF pada bulan April, hanya mengalami pertumbuhan 3,7 persen atau mengalami koreksi rata-rata 1 persen akibat hantaman berbagai badai krisis tersebut. 

Gejala yang paling jelas adalah apa yang tengah menimpa perekonomian Amerika Serikat sebagai negeri induk imperialisme dan hegemoni tunggal. Sejak semester kedua 2007, krisis finansial di Amerika Serikat belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Justru sebaliknya, semakin banyak perusahaan keuangan besar raksasa dunia ”babak belur” karena kerugian besar dalam transaksi subprime mortgage, yang kemudian menular ke berbagai instrumen keuangan lainnya. Betapa parah dampak krisis keuangan bagi perekonomian AS, hal itu tercermin dari pertemuan Federal Reserve, 18 Maret 2008, ”… Penentu kebijakan The Fed menilai harga-harga yang berjatuhan di dalam negeri dan kekalutan pasar keuangan dapat mengarah kepada kecenderungan menurun yang jauh lebih hebat dan berlarut-larut daripada yang diperkirakan pada saat ini” (The Wall Street Journal, 9 April 2008). Situasi ini semakin menjelaskan, bagaimana teoritisi dan ekonom kapitalis seperti serdadu tua yang semakin ompong seiring dengan semakin tua dan sekaratnya kapitalisme itu sendiri.

Tak ada lagi keraguan bahwa perekonomian AS telah memasuki resesi. Pada triwulan I-2008 perekonomian AS hampir bisa dipastikan mengalami kontraksi, atau pertumbuhan negatif, dan akan berlanjut pada triwulan kedua. Proyeksi pertumbuhan ekonomi AS 2008 mengalami koreksi paling tajam. Persis setahun lalu, perekonomian AS tahun 2008 diproyeksikan tumbuh 2,8 persen, tetapi April tahun ini sudah terpangkas menjadi hanya 0,5 persen. Jumlah pengangguran juga meningkat pesat di AS. Mengingat sumbangan AS dalam perekonomian dunia masih dominan, yakni 25,5 persen pada tahun 2007, sudah barang tentu kemerosotan ekonomi di negeri kepala dari imperialis ini akan berimbas pada perekonomian dunia.

Perang agresi, sebagai salah satu instrumen politik kekerasan imperialis yang paling brutal dewasa ini, tak kalah besar memberi konstribusi kerusakan ekonomi AS. Menurut Joseph Stiglitz dalam bukunya berjudul “The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict`, ia menyimpulkan bahwa operasi-operasi militer AS di Irak telah melampaui ongkos perang 12 tahun di Vietnam dan lebih dari dua kali lipat biaya yang dikuras dalam Perang Korea. Perang ini satu-satunya dalam sejarah AS yang menelan biaya lebih dari ongkos yang mesti dibayar dalam Perang Dunia II, ketika 16,3 juta tentara AS berperang selama empat tahun terakhir, yang menelan biaya sekitar lima trilyun dolar. Jika dikalkulasi dengan nilai dolar sekarang, perang Irak menguras biaya 400.000 dolar per tentara. Sebuah angka yang fantastis bila dikalikan jumlah pasukan pendudukan AS di Irak yang jumlahnya lebih dari 100.000 tentara.

Namun politik agresi dan terorisme negara dari kekuatan imperialis ini belum akan berakhir. Perebutan sumber-sumber kekayaan alam khususnya energi, yang telah menjadi penyulut api peperangan di Irak dan Afghanistan; masih akan terus berlangsung dan semakin intensif. Ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi dunia (negeri-negeri imperialis vs Dunia ketiga), dan gesekan kepentingan antar-negeri imperialis sendiri akan semakin meruncing yang bisa menyulut krisis keamanan dunia setiap saat. Di tengah situasi dunia yang demikian krisis, kampanye tentang ‘neo-liberal’ sebagai solusi ekonomi dunia juga semakin menunjukkan kebangkrutannya. Ia tak ubahnya menjadi mitos kemakmuran yang tak akan pernah dicapai. Berbagai terminologi seperti de-nasionalisasi, penanaman modal, liberalisasi perdagangan, privatisasi dan deregulasi; semua resep ini semakin merusak negeri-negeri terbelakang, rakyat pekerja, kaum perempuan dan lingkungan. Globalisasi “pasar bebas” adalah slogan dari kapitalisme monopoli untuk merayakan perkiraan mereka bahwa sejarah sudah selesai dalam kapitalisme dan demokrasi liberal. Motif kampanye ini untuk menghancurkan negeri-negeri dan rakyat pekerja yang berjuang untuk kemerdekaan nasional, nasionalisasi dan sosialisasi dari ekonomi mereka. IMF sebagai institusi promotor dari berbagai kebijakan neo-liberal juga semakin bangkrut. Salah satu lembaga piaraan imperialis itu semakin memperjelas diri sebagai lembaga lintah darat (parasit) dunia. Masih dalam bulan April 2008, IMF terpaksa menjual simpanan berupa 400 ton emas karena beberapa negara pengutang yang biasa ia cekik dengan bunga tinggi mengembalikan utang mereka lebih dini untuk menghindar beban bunga yang tinggi.

Sistem kapitalisme telah melewati periode keemasannya. Dunia kapitalis tidak akan mendapati lagi kemunculan negeri-negeri persemakmuran (welfare-state) sebagaimana terjadi pada era booming kemakmuran tahun 1970-an hingga 1980-an. Pemangkasan subsidi sosial, kesehatan, pendidikan, dsb, menjadi kenyataan pahit bagi rakyat di tengah kondisi penghidupan yang semakin dimiskinkan; baik di negeri-negeri maju belahan Utara maupun negeri-negeri bergantung di belahan Selatan. Di tengah berbagai upaya kebijakan imperialis menangani krisis dengan cara mengintensifkan penghisapan dan penindasannya terhadap rakyat dunia, khususnya rakyat di Dunia Ketiga; kabar yang terpenting adalah kebangkitan perjuangan massa rakyat yang semakin meluas di berbagai belahan dunia. Gerakan pembebasan nasional, protes rakyat menentang keberadaan rezim-rezim komprador, dan berbagai perlawanan rakyat menentang kebijakan anti-rakyat terus meluas di sektor buruh, petani, mahasiswa, perempuan, dan kaum miskin perkotaan. Gerakan rakyat semakin berkobar di pedesaan maupun perkotaan, baik dengan protes damai, reform hingga perjuangan bersenjata.

II. Analisis Obyektif Situasi Ekonomi-Politik Indonesia: Memperkuat Tesis Setengah-Feodal dan Setengah-Kolonial Masyarakat Indonesia

Bagaimana hubungan dialektis antara krisis umum imperialisme dengan krisis ekonomi di Indonesia? Persoalan ini mengandung dimensi ekonomi-politik yang sangat penting dan suatu problem yang khas di zaman imperialisme. Zaman imperialisme menjelaskan dominasi dan hegemoni kekuatan kapitalis monopoli atas tatanan ekonomi-politik dunia. Sumber masalah masyarakat dunia dengan demikian adalah segala pikiran dan tindakan yang muncul dari sistem kapitalisme tua itu sendiri. Disebabkan oleh kedudukannya sebagai negeri-negeri yang bergantung pada imperialisme, krisis umum imperialisme memiliki dampak langsung terhadap negeri setengah-jajahan dan setengah-feodal seperti Indonesia. Secara obyektif, kedudukan negeri-negeri jajahan/setengah-jajahan dan setengah feodal yang tersebar di berbagai belahan dunia merupakan basis sosial bagi kepentingan imperialisme.  Negeri-negeri tersebut diperintah oleh rezim-rezim komprador (kaki-tangan) yang melayani kepentingan imperialisme dengan mengeluarkan berbagai peraturan/perundang-undangan untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan rakyat negerinya.

Demikianlah kenyataannya. Rezim-rezim komprador Republik Indonesia yang datang silih berganti, masih dengan setia diperbudak oleh Imperialisme dengan menerbitkan berbagai perundang-undangan betapa pun paket peraturan tersebut bertentangan dengan semangat UUD-1945 yang jelas-jelas memiliki watak anti-imperialisme (kolonialisme). Namun penjebolan atas UUD 1945 yang dilahirkan oleh perjuangan revolusi nasional anti kolonialisme 1945 tersebut telah benar-benar dilakukan oleh rezim-rezim komprador sejak zaman Suharto hingga SBY-JK.

Situasi obyektif yang menimpa rakyat Indonesia dewasa ini semakin menegaskan status Republik Indonesia sebagai negeri setengah-jajahan dan setengah-feodal. Apa hakekat masalah  dan jalannya kenyataan ini? Mari kita membahasnya secara konkrit.

Setengah-jajahan (semi-kolonial) menjelaskan kedudukan politik dan setengah-feodal menjelaskan sistem ekonomi masyarakat Indonesia. Yakni kedudukan suatu masyarakat di negeri bekas jajahan yang pada perkembangnnya jatuh kembali ke dalam cengkraman imperialisme (neo-kolonialisme) secara ekonomi, politik dan kebudayaan. Fokus kajian ini menyoroti masalah ekonomi dan politik di Indonesia.

Batu pal kembalinya status setengah-jajahan Republik Indonesia ditandai oleh dua kejadian penting. Pertama, pada zaman pemerintahan Soekarno, melalui Kabinet Hatta, mengadakan persetujuan dengan pemerintahan Belanda, yaitu persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada permulaan tahun 1949. Revolusi rakyat bersenjata yang berkobar sepanjang 1945-1948 dan berhasil mengusir rezim kolonial dari sendi-sendi kehidupan rakyat itu, telah dibatalkan oleh persetujuan damai KMB yang telah merestorasi susunan ekonomi kolonial di Indonesia sekaligus memupus habis harapan proletariat dan rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari penghisapan dan penindasan. Kekuatan borjuasi dengan demikian telah menyelewengkan hakekat kemerdekaan Indonesia dan menyeret jutaan nasib rakyat kembali ke dalam kubangan kolonialisme. Pengorbanan rakyat dengan darah, air mata, jiwa dan raga telah menjadi sia-sia di tangan borjuasi tersebut. Inilah hakekat yang menyatakan bahwa Revolusi Nasional tahun 1945 telah kandas di tengah jalan!

Kedua, munculnya rezim fasis Suharto pada tahun 1966. Di bawah klik Suharto-Nasution yang  disokong oleh kekuatan utama Imperialis AS, kemelut politik pada tahun 1965 telah melantik seorang boneka imperialis Suharto dengan jutaan darah rakyat Indonesia yang ditumpasnya. Segera setelah mendudukkan diri sebagai rezim komprador yang loyal kepada tuan penyokongnya, penjebolan UUD 1945 pertama dilakukan dengan terbitnya UU Penanaman Modal Asing No.1/1967. PT. Freeport yang datang dari Amerika Serikat untuk mengeksploitasi tambang di tanah Papua tercatat sebagai investor asing pertama sejak Indonesia Merdeka. Pemerintah imperialis AS sebagai majikan Suharto sudah layak mendapatkan keistimewaan tersebut dari bonekanya yang fasis tersebut. Dalam waktu yang tidak lama, imperialis Eropa dan Jepang sebagai kekuatan utama di Asia masuk ke Indonesia yang melahirkan protes gerakan sosial menentang modal asing pada tahun 1974. 

Pasca Suharto, benteng kedaulatan politik negeri semakin dihancurkan oleh rezim yang terakhir, yakni pemerintah reaksioner SBY-JK. Mereka telah menerbitkan Undang-undang Penanaman Modal paling baru Nomor. 25/2007. Salah satu bunyi pasal yang paling pro-imperialis adalah Undang-undang ini mengizinkan kepada swasta asing menggunakan (HGU) kekayaan sumber alam kita selama 95 tahun. Artinya, UU ini memiliki kadar kolonialisme tiga kali lipat dibandingkan UU PMA lama yang memberi waktu 25 tahun. Secara hakiki, rezim SBY-JK telah melipatgandakan kadar ke-kompradoran-nya dan semakin menjelaskan makna Republik Indonesia secara politik sebagai negeri setengah-jajahan; yakni negeri yang secara politik diperintah oleh dominasi kelas komprador sebagai pelayan imperialisme.

Bagaimana tanah air Indonesia menjadi surga bagi imperialisme? Undang-undang yang ditetapkan pada bulan Mei 2007 tersebut membuka lebar-lebar perampokan borjuis besar asing atas seluruh kekayaan alam kita. Minyak, aneka tambang, perkebunan, kehutanan, perikanan, dsb, sah menjadi milik asing selama 95 tahun. Pendek kata, apa yang ada di permukaan dan perut bumi, semua menjadi obyek eksploitas mereka selama dua generasi umat manusia. Sebuah penggadaian atas alam dan rakyat paling brutal sejak Republik ini berdiri. Merekalah sebagai pencipta takdir kemiskinan bagi rakyat Indonesia. Rakyat yang hidup di atas obyektifitas tanah-air subur nan kaya negeri ini, menurut angka resmi pemerintah sejumlah 4,1 juta rakyat ditimpa kekurangan gizi (malnutrisi) dan ratusan rakyat yang terkena busung lapar akibat kekurangan karbohidrat (marasmus).

Secara khusus, proletariat modern Indonesia juga mendapat pukulan yang serius dari rezim komprador SBY-JK dengan diterbitkannya UU 13/2003. Apa makna UUK ini bagi kelas buruh Indonesia? Undang-undang anti-buruh ini telah menerjang penghidupan buruh yang semakin miskin. UUK ini menjadi paket istimewa yang melayani investasi asing dan menopang kelas kapitalis dalam negeri dalam menumpuk keuntungan. Fenomena sistem kerja buruh kontrak dan outsourcing melanda dunia industrial di tanah air yang sangat merugikan proletariat Indonesia.

Dengan sistem kerja buruh kontrak, proletariat Indonesia dipreteli hak-hak dasarnya di mana  perusahaan melepas tanggung jawabnya untuk menjamin berbagai jaminan sosial seperti jamsostek, THR, bonus, pesangon, dsb. Seorang buruh kontrak, ia hanya mendapatkan upah yang sesuai dengan UMR saja. Tidak lebih. Kita bisa membayangkan, bila upah buruh di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2008 senilai Rp. 967.000, maka hanya dengan upah itulah ia harus melanjutkan hidupnya baik bagi yang lajang atau yang sudah berkeluarga. Bila sakit ia tidak mendapat santunan kesehatan. Bila ia di-PHK, ia tidak mendapat pesangon betapapun ia sudah diperas lebih dari 5 tahun bekerja di pabrik. Bila ia kritis terhadap kebijakan perusahaan yang merugikan kau buruh, ia diputus kontaknya atau dipaksa mengundurkan diri secara sepihak. Jelasnya, kehidupan kelas buruh semakin jauh dari kesejahteraan dan perlindungan. Kelas buruh dan rakyat Indonesia dengan demikian memiliki musuh yang sama, yakni klik kekuasaan paling reaksioner pemerintah SBY-JK. Mesin kekuasaan politik yang menciptakan penderitaan rakyat yang semakin parah.

Lantas apa hakekat dari sistem ekonomi setengah-feodal? Hakekat ekonomi semi-feodal adalah perkembangan internal masyarakat ekonomi bekas koloni yang belum tuntas menghancurkan sistem sosial lama – struktur ekonomi feodalisme yang masih membelenggu perkembangan ekonomi sebagian besar pedesaan negeri ini. Revolusi Nasional 1945 pada kenyataannya kurang memiliki watak demokratik (anti-feodal) yang kuat. Masih berlangsungnya sisa-sisa feodalisme yang luas di pedesaan, pada hakekatnya adalah bentuk penindasan setengah feodal, karena dalam sejarah Indonesia belum pernah terjadi revolusi agraria secara nasional yang lahir dari pemberontakan kaum tani melawan tuan-tuan tanah atau pihak-pihak yang pada prakteknya memonopoli tanah secara luas. Relasi produksi feodalisme masih tetap ada karena akar-akar feodalisme belum dibongkar oleh gerakan massa rakyat yang paling berkepentingan, yakni kaum petani hamba, buruh-tani dan tani miskin di Indonesia. Bila kita memegang teguh perubahan sosial adalah karya massa, maka kenyataan inilah yang terjadi. Hancurnya hubungan produksi setengah-feodal tentu karya massa rakyat itu sendiri.

Bila tidak membasiskan pada analisis sejarah sebagai karya massa rakyat dan dinamika internal perjuangan massa, maka dasar teori dan analisis sering bersandar pada sangkaan subyektif yang keliru. Anggapan tersebut akan mengikuti cara berpikir bahwa imperialisme dengan sendirinya akan menghancurkan basis feodalisme di Indonesia. Secara teoritik, pandangan ini memperoleh sandarannya dari teori Karl Kautsky tentang Ultra-Imperialisme, si pemimpin revisionisme klasik dalam Internationale ke-2, yang menyatakan bahwa praktek imperialisme akan mendorong internasionalisasi produksi kapitalisme. Bila demikian halnya, imperialisme mesti disyukuri dan disambut dengan gembira oleh massa rakyat di negeri jajahan dan setengah jajahan. Bukankah kekonyolan yang sama sekali tidak mendapatkan pijakan ilmiahnya secara teoritik dan praktek? Pada kenyataannya, rakyat di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan merasakan penderitaan yang sangat berat sebagai akibat penindasan imperialisme. Sehingga merupakan hukum yang objektif bila kemudian rakyat di negeri-negeri tersebut bangkit melakukan perlawanan untuk pembebasan nasional dari cengkraman imperialisme dan pembebasan demokratis melawan sistem sosial lama feodalisme. Dan itu terjadi di semua belahan bumi ini baik di Asia, Afrika maupun Amerika Latin.

Imperialisme sebagai tahap tertinggi perkembangan kapitalisme memiliki tiga kepentingan utama di negeri jajahan dan setengah jajahan: yaitu bahan mentah untuk kepentingan industrinya, upah buruh yang murah dan sekaligus pasar bagi produk yang dihasilkan oleh industri mereka. Imperialisme tidak pernah dan tidak akan secara sungguh-sungguh membangun industri nasional yang kuat di negeri jajahan atau setengah jajahan, karena apabila dilakukannya hanya akan melahirkan negeri industri pesaing. Lahirnya negara industri pesaing maka akan menggagalkan kepentingan imperialisme itu sendiri untuk mendapatkan bahan mentah, buruh murah dan pasar barang komoditas mereka. Kebenaran pandangan ini dapat dibuktikan dengan beberapa kondisi yang dapat kita temui di negeri jajahan maupun setengah jajahan seperti tidak berkembangnya industri nasional karena tidak ada industri dasar dan berat; lebih berkembangnya sektor ekonomi barang dagangan (kelontong), industri perakitan sebagai pelayan bagi industri imperialis, sektor jasa dan mewabahnya ekonomi borjuasi kecil di perkotaan; hal lain juga ditandai selalu adanya defisit neraca perdagangan negara. Dan itulah yang persis terjadi di Indonesia sampai hari ini. Beberapa data terakhir yang menunjukkan gulung tikarnya industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sebagai akibat maraknya serbuan barang impor terutama dari Cina, India dan Vietnam (negara-negara yang diketahui biaya buruhnya lebih rendah), tingkat pengangguran yang semakin tinggi akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sebagai dampak banyak tutupnya industri dalam negeri dan relokasi investasi ke negara lain, semakin memperkuat pandangan di atas.

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak berkembang linear sebagaimana sejarah masyarakat ekonomi Eropa; pertanian, agroindustri seiring dengan tumbuhnya manufaktur, kemudian revolusi industri yang menghantarkan pada industrialisasi modern. Ketidakseimbangan ini terkait dengan kedudukan sistem ekonomi kapitalisme yang telah memasuki tahap tertinggi dan terakhirnya bernama imperialisme. Yang dibutuhkan imperialisme adalah peranan borjuis komprador sebagai kaki-tangan mereka. Di bawah kepanglimaan politik pemerintah komprador maka rakyat di suatu negeri jajahan/setengah jajahan akan dibawa pada malapetaka kemiskinan. Imperialisme tidak akan dengan mudah membiarkan negeri-negeri bergantung lepas dari cengkeramannya. Ketergantungan negeri-negeri bergantung selalu akan diciptakan oleh imperialisme yang meliputi ketergantungan finansial, investasi modal asing, teknologi tinggi, peralatan militer, dsb.

Dengan kedudukan yang serba bergantung, struktur ekonomi semi-feodal secara hakekat selalu dalam situasi krisis dan cenderung semakin kronis disebabkan oleh kerapuhan struktur ekonomi yang dipancangkanya. Dan lebih gawatnya, situasi krisis ini akan semakin kronis menjadi kenyataan pada saat terjadi resesi ekonomi dunia seperti sekarang ini. Hal tragis terbaru adalah krisis pangan yang menimpa rakyat di negeri tropis nan subur ini. Dan ironisnya, krisis pangan ini hanya dijawab dengan kebijakan impor pangan-pangan komoditas (kedelai, jagung, hingga beras seperti tahun-tahun lalu) tanpa disertai strategi pertanian yang serius menuju keamanan pangan dan kedaulatan pangan.

Masyarakat pedesaaan semakin dihancurkan. Ekonomi pertanian pedesaan yang suram tanpa hari depan semakin dimiskinkan, dan bertambah menderita karena ditinggalkan oleh tenaga produktif (labour forces) menuju kota sebagai buruh murah (unskilled labour) atau jutaan warga desa yang menjadi buruh migran di negeri-negeri seberang. Rendahnya pendapatan masyarakat desa secara langsung telah menciptakan gisi buruk, busung lapar, hingga  rendahnya tingkat pendidikan anak-anak desa yang mengarah pada hilangnya suatu generasi (The lost generation). Inilah kenyataan hidup yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Indonesia. 

Struktur ekonomi semi-feodal telah terbukti kropos ketika diterpa badai krisis moneter 1998  yang telah menggulung kekuasaan politik rezim fasis Suharto. Dan kini, struktur ekonomi ini semakin megap-megap diterjang badai krisis energi, krisis finansial, krisis pangan yang berpadu dengan krisis ekosistem lingkungan. Penderitaan rakyat di negeri-negeri Selatan seperti Indonesia akan semakin kronis tanpa jaring pengaman yang setiap saat bisa menyulut kerusuhan sosial dan krisis politik.

Dalam ranah kebijakan politik, amandemen UUPA/1960 yang kini terjadi bermakna serangan hebat bagi kaum tani Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, motif hakiki dari buah perjuangan reform parlementer terpenting bernama UUPA 1960 adalah mengurangi kadar semi-feodalisme sebagai sistem ekonomi masyarakat Indonesia. Perjuangan reform parlementer tentu hanya bisa mengurangi, karena problem menghapuskan sistem ekonomi semi-feodal hanya bisa dituntaskan oleh revolusi demokratis di Indonesia. Namun motif hakiki UUPA 1960 ini semakin jauh dari harapan rakyat mayoritas negeri ini dari buruh tani dan petani miskin;  ketika rezim politik diperintah oleh kediktatoran bersama atas borjuis komprador dan tuan tanah. UU Penanaman Modal  25/2007 secara langsung telah mengkooptasi keberadaan UUPA/1960 ini. Monopoli tanah oleh negara yang berwatak tuan tanah semakin memperparah wajah pedesaan yang miskin. Kelas tuan tanah tersebut telah menjadikan hak monopolinya untuk melanjutkan kepenguasaan luas tanahnya untuk kepentingan kelas mereka sendiri dan/atau menjadikan  jutaan hektar tanah untuk melayani  kepentingan imperialisme. Kita bisa menyaksikan pembukaan jutaan hektar tanah bagi perkebunan kelapa sawit, untuk menyediakan CPO bagi kebutuhan alternatif energi imperialis. Demikian juga karet, kopra, kayu tanaman industri, dsb. Masih berjalannya sistem ekonomi semi-feodal dengan demikian adalah perwujudan dari kelangsungan politik tuan tanah dalam tubuh kekuasaan pemerintah Republik Indonesia dewasa ini.

III. Aliansi Dasar Buruh dan Petani sebagai Kekuatan Pokok Rakyat Indonesia

Penjabaran dan analisis atas karakter setengah-jajahan dan setengah-feodal masyarakat Indonesia di atas menjadi dasar obyektif bagi arti pentingnya aliansi dasar buruh dan Petani di Indonesia. Persoalan ini tidak semata-mata hanya didasarkan pada kuantitas jumlah petani dan buruh yang menjadi warga mayoritas negeri ini, namun secara kualitatif menjelaskan sistem ekonomi setengah feodal itu sendiri.

Dibutuhkannya aliansi dasar buruh dan tani, hal ini juga menjelaskan kekuatan kelas dan peranannya dalam perjuangan rakyat secara nasional. Kelas buruh Indonesia menjadi kekuatan pokok gerakan rakyat anti-imperialisme di perkotaan sebagaimana gerakan petani sebagai gerakan anti-feodal di pedesaan sekaligus anti-imperialisme. Berkobarnya perjuangan baik di pedesaan dan perkotaan; atau terbentuknya persatuan yang kokoh antara buruh dan petani di Indonesia tentu menjadi syarat subyektif yang pokok bagi perjuangan rakyat di Indonesia.

Tanpa ada aliansi dasar ini, maka gerakan rakyat Indonesia akan rapuh dan pincang. Resiko kerapuhan dan kepincangan ini juga akan panjang dalam strategi perjuangan pokok perubahan rakyat di Indonesia. Kepincangan ini, ibarat dua kaki manusia, yang secara obyektif tidak berpijak di atas dua kakinya dan membumi di kenyataan sosial masyarakat. Gerakan buruh di perkotaan yang mengabaikan dan menyepelekan kekuatan mayoritas rakyat bernama petani, akan lemah dan pincang secara sosial dan politik dalam melakukan pukulan yang mematikan bagi musuh-musuh rakyat dalam skala negeri. Pun sebaliknya, gerakan petani mustahil berjuangan sendiri melawan imperialisme dan sisa-sisa feodalisme dalam skala negeri tanpa kekuatan pemimpin kelas bernama proletariat modern Indonesia. Aliansi dasar buruh dan petani dengan demikian menjadi kebutuhan obyektif bagi kepentingan rakyat dalam menggelorakan perjuangan anti-imperialisme dan sistem sosial lama feodalisme di Indonesia. Suatu syarat obyektif yang kelak akan melahirkan negeri Indonesia yang bebas dan demokratis. 

Konsistensi berpikir ini juga menyangkut solusi ganda dalam strategi perubahan masyarakat Indonesia. Solusi ganda yang paling bisa menjawab akar masalah masyarakat Indonesia dewasa ini adalah menuju pembangunan industrialisasi nasional yang kuat dan dijalankannya landreform sejati di Indonesia. Keduanya solusi ini persis seperti menjejakkan kedua kaki di kedalaman kenyataan untuk berproduksi dan memenuhi kemandirian atas seluruh kebutuhan domestik rakyat Indonesia. Penjabarannya adalah landreform sejati sebagai fundasi ekonomi yang akan menjamin kedaulatan pangan dan kemajuan masyarakat desa dari situasi kemiskinannya; sedangkan industri nasional yang kuat sebagai roda penggerak kemajuan bangsa sekaligus kemandirian produktifitas nasional yang tidak bergantung lagi kepada bangsa asing (imperialisme). Tanpa salah satu dari keduanya adalah pincang. Dan tanpa kedua-duanya adalah malapetaka bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Malapetaka itu seperti yang ditakutkan oleh pikiran maju bung Karno, “Een natie van koelies en een koelie onder da naties”: Bangsa yang terdiri dari kuli-kuli dan sebagai kuli dalam pergaulannya dengan bangsa-bangsa lain. Dan inilah yang benar-benar terjadi dewasa ini di bawah keditatoran bersama dari kelas borjuis komprador, tuan tanah dan kapitalis birokrat di zaman krisis umum imperialisme di bawah dominasi tunggal Amerika Serikat dewasa ini. Klik kekuasaan reaksioner anti-rakyat SBY-JK menjadi penghambat dari cita-cita mulai rakyat Indonesia dan sekaligus menjelaskan kedudukan mereka (SBY-JK) sebagai musuh pokok rakyat Indonesia dewasa ini. *****

Media Advisory FPR, Jakarta (26/4)—Pemerintah berencana akan mengekspor beras apabila cadangan beras nasional melebihi 3 juta ton. “Rencana ini tidak bermanfaat bagi kaum tani, menyebabkan inflasi, dan hanya menguntungkan para tengkulak!” demikian tegas Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Erpan Faryadi.

Rencana ekspor beras yang diumumkan beberapa waktu lalu ini sesungguhnya tidak lebih dari perjudian pemerintah SBY-Kalla untuk keluar dari jeratan krisis yang kian kronis. Sebagaimana diketahui, pasca melakukan revisi atas asumsi harga BBM dalam APBN 2008, pemerintah harus menanggung defisit anggaran yang mencapai Rp 107 triliun lebih.

Untuk menanggung beban defisit yang sangat besar, pemerintah melakukan berbagai cara, termasuk memotong 15 persen anggaran dan meningkatkan pendapatan dari ekspor, pajak, dan penerimaan bukan pajak. Beberapa kebijakan yang mendapat sorotan masyarakat dalam konteks ini di antaranya, terbitnya PP No 2 tahun 2008 tentang penyewaan hutan lindung dan ekspor beras.

Terbitnya PP No 2 tahun 2008 telah mendapat kecaman luas dari masyarakat, khususnya dari para aktivis lingkungan. Masyarakat khawatir kebijakan ini akan terus menggerus kawasan hutan lindung di Indonesia pada saat pemerintah sendiri sebenarnya telah berkomitmen untuk turut aktif dalam upaya mencegah pemanasan global.

Pemerintah yang sudah kadung kalut, tetap keukeuh meneruskan kebijakan tersebut. Menhut MS Kaban menyatakan bahwa kebijakan ini hanya meneruskan kebijakan dari pemerintah sebelumnya. Adapun mekanisme persewaan ini hanyalah metode yang paling realistis pada saat kompensasi penggantian lahan baru sudah tidak memungkinkan.

Rencana ekspor beras sendiri muncul sebagai salah satu kebijakan alternatif untuk menggenjot pendapatan. Gagasan ini keluar dari Menteri Pertanian, Ir Anton Aprijantono. Kebijakan ini sendiri kemudian disiapkan oleh Menteri Perdagangan Mari Pangestu. Gagasannya tidak lain selain melonjaknya harga jual beras di pasar internasional.

Menurut Pemerintah, pertumbuhan pertanian Indonesia saat ini mencapai 4,7 persen atau melebihi rata-rata pertumbuhan pertanian Asia yang hanya mencapai 2 persen. Panen beras tahun ini pun cukup baik dan mencukupi kebutuhan pasokan beras secara nasional. berdasarkan informasi inilah, Presiden SBY tergoda untuk menyatakan, “krisis pasokan pangan yang melanda dunia saat ini bukanlah musibah bagi Indonesia.”

Spekulasi

Seperti diberitakan banyak media massa, harga beras dunia mengalami kenaikan dari 600 dollar AS per ton menjadi menjadi 1300 dollar AS per ton. Diprediksi, kenaikan ini akan terus terjadi. Pada bulan Juni 2008 yang akan datang, diperkirakan harga beras dunia akan melebihi 2000 dollar AS per ton. Hal inilah yang sepertinya menjadi factor yang memicu lahirnya kebijakan ekspor beras Indonesia.

Kenaikan harga beras dunia ini didorong oleh beberapa faktor. Diantaranya, tingginya harga minyak dunia dan berkurangnya pasokan beras dunia akibat yang salah satunya disebabkan oleh dihentikannya ekspor beras oleh Vietnam. Pada saat ini, pasokan beras dunia hanya berasal dari Amerika Serikat dan Thailand. Keadaan ini tidak hanya menciptakan inflasi, tetapi juga mengkondisikan adanya oligarki dalam penentuan harga beras di pasar dunia.

Meski pemerintah belum menetapkan waktu pelaksanaan ekspor beras, namun reaksi atas rencana itu sudah bermunculan. Para pedagang berbondong-bondong memborong cadangan beras dari petani dan penggilingan. Tujuannya tidak lain, selain hendak menyambut rencana pemerintah yang akan mengekspor beras. Para pedagang itu berharap mendapatkan kesempatan untuk turut mengekspor beras pada saat keran ekspor secara resmi dibuka oleh pemerintah.

Aksi borong para pedagang ini terjadi pada pada saat harga jual gabah petani masih tertekan dibawah HPP. Maklum, setiap terjadi panen raya, harga jual gabah dan beras petani memang kerap anjlok. “Jelas, para pengepul dan tengkulak adalah pihak yang sangat diuntungkan oleh rendahnya harga jual gabah petani,” tegas Erpan.

Tolak Ekspor Beras

Tidak salah bila rencana ekspor ini telah memicu munculnya kegusaran di kalangan kaum tani. Pemerintah boleh saja berharap untuk meraup keuntungan dari gejala kenaikan harga beras dunia saat ini. Namun menurut Erpan Faryadi, akibat dari merebaknya pemberitaan mengenai rencana ekspor beras ini telah menyuburkan spekulasi di pasar beras dalam negeri. Spekulasi ini bisa berupa menjamurnya aksi-aksi penimbunan beras oleh segelintir pedagang yang menyebabkan merosotnya pasokan beras ke pasar-pasar tradisional dan akibatnya harga jual beras akan mengalami kenaikan.

Bila harga beras naik, pihak yang paling dirugikan adalah petani. Mengapa, karena akibat buruknya infrastruktur transportasi, inflasi di pedesaan sesungguhnya jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Selain itu, kaum tani Indonesia saat ini umumnya sudah menjadi konsumen beras. “Contohnya, Karawang yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras nasional, ternyata merupakan daerah yang paling bergantung pada pasokan beras miskin (raskin) impor,” jelas Erpan.

Rencana Ekspor Beras hanya Menguntungkan Tengkulak dan Menyebabkan Inflasi Harga Pangan. “Oleh karenanya, kami menuntut pemerintah untuk berhenti berspekulasi. Cabut rencana ekspor beras dan utamakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional!” tegas Erpan.***

Criticism of Country Director of World Bank Indonesia, Joachim von Amsberg to the oil subsidies national budget (APBN) 2008 is a trapping sight. Fomentation for removing the oil and transfers it to infrastructure project is camouflage to force Indonesia maintains neoliberal policies. Whereas, the neoliberal policies is main caused of Indonesian misery.

As been quoted from Suara Pembaruan daily, ( 26/3), Joachim von Amsberg looks into, budget to boost up subsidy BBM in APBN 2008 going up triple than last year, will only be the benefit of a few person from solvent circle. Further, Joachim von Amsberg explains, “the budget is has to be transferred for infrastructure projects or other labor intensive permeating many labors, causing can depress unemployment number and poorness”. The explanation submitted in a discussion with theme “The Impact of Global Economy Development” in Jakarta (25/3).

As arguments of the officers of world bank before, this argument also not fully correct but clearly wrong. It doesn’t base on at reality of concrete situation of the Indonesian economics. The main mistake from Joachim von Amsberg is the assumption that subsidy as instrument eradicate the poverty. This argument not based, because in reality, where every states in the world had used the subsidy policy only to prevent the worse impact of economic destruction and poverty. The poverty itself is a result of the inescapable affect of economic growth led by the market system of capitalism.

Need to be noted that oil subsidy is only a minimum compensation schemes given government to people as citizen. This scheme actually addressed to withdraw the people demand on sovereignty over the energy and vital mineral resources like oil and gas. The subsidy itself cannot and will not remove the cause of people’s misery and loses that caused by the existence of mining activity of oil and gas done by giant corporation that been monopolizing commerce of oil and gas in the world. That’s why the proposal of removing the oil subsidy as submitted by World Bank will only prolong the un-justice on the energy sectors in Indonesia.

The facts of the today economic crisis in Indonesia and the rest of world were empirically subtle to the role of international finance and monetary institution like World Bank and IMF. The historic role of World Bank and IMF in ruling the world economic had systematically brought the poor and backward countries like Indonesia suffer in the deeper economic misery. Development aid in form of debt from World Bank and IMF and other conspecific institutes, like ADB, had become the main cause of economic destruction in the whole world. Poor and vulnerable people in Indonesia and the poor people of other countries were forced to work harder and took the lowest benefit of economic growth and development.

If the World Bank are intends to eradicate the poverty, overcomes unemployment, and creates prosperity, either in Indonesia and the world, the corrective effort that must be the first to be done is at his own role and domination in worldwide economy. World Bank must dare to take correctional steps, not only was write-off of the debt, but also giving the debt repatriation to finance the economic recovery of the backward and poor countries among the world. Instead doing that matter, World Bank is clearly doesn’t have any credibility to talk on the poverty reduction and economics recovery.

Jakarta, March 26, 2008

Tolak Beras Rekayasa Genetik di Asia dan Selamatkan Padi Lokal

Statemen Aksi dan Siaran Pers
WORA (Week of Rice Action) 8 April 2008 di Jakarta, Indonesia
Beras merupakan makanan pokok bagi mayoritas penduduk maupun bangsa-bangsa di Asia. Selain merupakan ciri yang utama dari kawasan ini, beras juga mencerminkan bagaimana bangsa-bangsa di Asia mengembangkan kehidupan menurut keberagaman yang dimilikinya. Beras sebagai bahan makanan pokok memberikan arti dan ciri bagaimana secara sosial, ekonomi, geografis, biologis, juga secara budaya dan religius bangsa-bangsa di Asia berkembang. Warisan keberagaman dan tradisi yang turun-temurun dan yang secara baik terpelihara memiliki relevansinya dalam hal bagaimana bangsa-bangsa di Asia membudidayakan padi sebagai jenis tanaman pangan yang terpenting.

Namun, bersamaan dengan peningkatan penjajahan dari negara-negara kapitalis monopoli, keseluruhan soal tersebut diatas, secara dramatis hancur. Seluruh kekayaan alam dan kearifan maupun  tradisi yang baik dari rakyat dan kaum tani di negeri-negeri jajahan maupun setengah jajahan hancur terdesak oleh keserakahan kapitalis monopoli internasional. Kedaulatan negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan terampas, dan mereka memaksa negeri-negeri ini kehilangan kontrol atas pengelolaan sumber daya alam maupun sebagai produsen sumber bahan pangannya sendiri. Rakyat dan negara dengan demikian tidak memiliki kontrol, kebebasan dan pilihan-pilihan yang sesuai dengan tradisi, budaya dan pengetahuan asli dalam mencukupi pangannya sendiri maupun kecukupan dan keamanan kebutuhan akan beras. Pada situasi sekarang ini, akibat ulah korporasi monopoli internasional pada bidang benih dan distribusi maupun pertukaran telah menyebabkan negara-negara agraris kehilangan kedaulatan dan kontrolnya pada usaha memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Dari data yang mampu dihimpun, akibat globalisasi neoliberal/imperialisme telah menorehkan cacatan mengerikan dimana 105 dari 149 negara jajahan dan setengah jajahan maupun negeri bergantung adalah pengimpor pangan bersih. Ini berarti Negara-negara tersebut tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memproduksi pangannya sendiri.

Bagi Indonesia sendiri, hancurnya kedaulatan pangan nasional dan hilangnya kemampuan negara dan rakyat untuk mencukupi kebutuhan beras nasional telah berlangsung cukup lama. Dari tahun ke tahun, pemerintah semakin gagal dalam memenuhi kebutuhan beras sebagai bahan pangan pokok rakyatnya. Kebijakan untuk selalu melakukan impor beras meski bertentangan dnegan kepentingan kaum tani dan kepentingan rakyat luas, bahkan mendapat tentangan dalam berbagai bentuk aksi protes atas rencana tersebut, selalu saja ditempuh demi memuaskan nafsu mengeruk untung dari para kapitalis monopoli internasional. Bahkan, pada tahun 2007 ini pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) telah membulatkan tekad melakukan impor beras sebesar 1,5 juta ton. Tekad ini, sungguh merupakan tekad yang nyata-nyata reksioner dan tanpa berperasaan terhadap rakyatnya sendiri dan kepada kaum tani. Dengan kata lain, negara telah nyata-nyata membuktikan dirinya sebagai boneka dari imperialisme dan para tuan tanah besar yang terus melakukan perampokan dan penghancuran massa luas rakyat dan kaum tani. Pemerintahan dari satu rezim ke rezim lainnya, tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menata dan membangun sektor pertanian/agraria yang telah mengalami krisis cukup lama dan dalam.

Tentu saja, hilangnya kedaulatan pangan nasional kita pada saat ini, selain disebabkan oleh kebijakan-kebijakan negara yang membuka dan melapangkan liberalisasi perdagangan pada produk pangan, juga diakibatkan oleh berbagai bentuk penyebab krisis agraria lainnya. Salah satu sebab yang dimaksudkan di antaranya adalah intensif dan meluasnya praktek monopoli sumber-sumber agraria (tanah, hutan, bahan tambang, dan perkebunan). Konsentrasi kepemilikan dan penguasaan atas sumber-sumber agraria tersebut ditempuh dengan cara perampasan tanah rakyat (land grabbing) sehingga berdampak pada terkucilnya petani miskin perseorangan dan pertanian secara umum yang mengusahakan tanaman-tanaman pangan. Monopoli yang terjadi keseluruhannya diabdikan dan diorientasikan bagi pemenuhan tanaman-tanaman komoditi pasar internasional. Praktek inilah yang termanifestasikan dalam usaha-usaha pertanian skala besar, seperti perkebunan kelapa sawit, jarak, teh, tebu, karet, dan jenis tanaman komoditi lainnya. Begitu juga alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian turut menyumbang permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Dampak lebih lanjut, hancur dan hilangnya kedaulatan pangan di sejumlah negeri agraris juga telah menyebabkan meningkatnya dan meluasnya penduduk dan rakyat miskin yang menderita kelaparan. Sebagai gambaran, dapat disebutkan diantaranya adalah India merupakan negeri dengan jumlah penderita kelaparan tertinggi di dunia, disusul oleh China. Dimana 60% dari total penderita kelaparan di seluruh dunia berada di Asia dan Pasifik, diikuti oleh negeri-negeri Afrika Sub Sahara sebesar 24%, serta Amerika Latin dan Karibia 6%. Bahkan, setiap tahun orang yang menderita kelaparan bertambah 5,4 juta. Juga setiap tahunnya 36 juta rakyat mati karena kelaparan dan gizi buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang jauh lebih memerikan hati, menurut data Food and Agriculture Organization (FAO) pada tahun 1996 terdapat 854 juta dari 5,67 milyar penduduk dunia yang menderita kurang pangan, diantaranya 200 juta balita menderita kurang gizi, terutama energi dan protein. Selain itu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencatat bahwa 3 – 5 ribu orang mati setiap hari akibat kelaparan.

Di samping meningkatnya jumlah rakyat yang menderita kelaparan, jumlah rakyat yang mengalami maltrunisi atau kekurangan gizi juga menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang dipublikasikan oleh UNICEF jumlah balita penderita gizi buruk pada tahun 2005 sekitar 1,8 juta, meningkat menjadi 2,3 juta pada tahun 2006. Dari angka kematian bayi yang 37 per 1.000 kelahiran setengahnya akibat dari kurang gizi. Untuk wanita usia subur, dari 118 juta jiwa sebanyak 11,5 juta jiwa mengalami anemia gizi. Kurang energi kronis juga dialami 30 juta orang dari kelompok produktif. Ini sungguh petaka kemanusiaan yang paling menyedihkan dan memalukan pada saat ini. Dan tentu saja sangat mengancam kesehatan secara fisik dan spirituil generasi bangsa mendatang.

Permasalahan tersebut di atas hanyalah sebagian kecil dari dampak atas hilangnya kedaulatan pangan nasional suatu negeri dan tentu saja kehadiran korporasi monopoli internasional di bidang benih padi dan distribusi beras memberikan andil yang besar atas hilangnya kedaulatan pangan nasional. Namun sesungguhnya bila kita tengok lebih jauh, korporasi monopoli internasional tersebut juga telah menghancurkan seluruh pengetahuan bertani yang terbukti ramah terhadap lingkungan dan sesuai dengan budaya asli rakyat maupun sesuai dengan syarat-syarat kelestarian keanekaragaman hayati. Keberadaan lembaga-lembaga riset dan penelitian baik di dalam lingkungan universitas/perguruan tinggi serta lembaga-lembaga sejenis merupakan sponsor utama hilangnya benih-benih padi asli. Lembaga internasional seperti   IRRI yang secara resmi merupakan lembaga yang sengaja dibentuk oleh Yayasan Rockefeller dan Yayasan Ford (kedua Yayasan dari Amerika ini juga banyak mendanai lembaga-lembaga swadaya masyarakat di Indonesia) pada tahun 1959 di Filipina, menyumbang besar pada hancurnya pengetahuan bertani yang dimaksud termasuk merampas serta menghilangkan benih-benih padi asli dari rakyat. Keberadaan lembaga ini terbukti telah menghancurkan dan merampas benih-benih padi asli dari sejumlah negara dan dengan demikian keberadaannya telah menopang industri monopoli benih dan para spekulan besar internasional pada bahan pangan beras.

Oleh karenanya keberadaan lembaga-lembaga semacam ini harus ditentang kehadirannya dalam segala bentuk aktivitasnya, baik dalam bentuk riset/penelitian, uji coba serta pengujian di lapangan padi rekayasa genetik.

Akhirnya, dapat kita simpulkan bahwa kehadiran beras rekayasa genetik yang menyerbu Asia saat ini dapat dikatakan sebagai bentuk kontrol korporasi monopoli internasional atas benih dan beras di bidang pertanian. Dengan demikian, kehadiran beras rekayasa genetik (GE Rice) akan semakin memperparah ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Bahkan, semenjak kehadirannya telah terbukti menghancurkan kedaulatan pangan nasional, merusak, dan mengancam kesehatan dan nilai-nilai kemanusiaan serta meminggirkan peranan perempuan dari sektor pertanian untuk berpartisipasi dalam proses produksi.

Aksi massa tanggal 8 April 2008 di Jakarta, Indonesia yang diselenggarakan merupakan kegiatan puncak dari rangkaian kegiatan dengan tajuk aksi Week Of Rice Action (WORA) atau “Sepekan Aksi Anti Beras Rekayasa Genetik/No to GE Rice in Asia”. Di mana pada agenda-agenda terdahulu, berbagai kegiatan kampanye dalam bentuk yang lainnya telah diselenggarakan oleh para partisipan di berbagai  negara di Asia. Selain itu, aksi sepekan menentang beras rekayasa genetik pada tahun ini, sesungguhnya juga merupakan kelanjutan dari kegiatan kampanye massa serupa pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 yang bertujuan untuk mengangkat dan meningkatkan kesadaran akan ancaman beras rekayasa genetik.

 
Tuntutan Aksi WORA 8 April 2008

Berpijak pada kenyataan-kenyataan di atas, maka Tuntutan Aksi WORA 8 April 2008 adalah sebagai berikut:
1. Tegakkan Kedaulatan Pangan Nasional dan Jalankan Reforma Agraria yang Sejati.
2. Tolak beras rekayasa genetik di Asia dan selamatkan padi lokal.
3. Turunkan harga bahan-bahan pokok rakyat , seperti minyak tanah, minyak goreng, dan beras.
4. Tanah untuk rakyat, kenaikan upah untuk buruh, dan pekerja pertanian di pedesaan.
5. Lapangan pekerjaan dan pendidikan murah bagi pemuda dan mahasiswa, emansipasi bagi perempuan dan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi rakyat.

Jakarta, 8 April 2008

AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria)
APC (Asian Peasant Coalition)
PAN-AP (Pesticide Action Network Asia and the Pacific)
KRKP (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan)
FMN (Front Mahasiswa Nasional)
GSBI (Gabungan Serikat Buruh Independen)

On 17 April 2008, the international day of peasants, a massive peasant conference in Okara gave two months to the government of Pakistan Peoples Party to fulfill the promises they made while in opposition. Held at Village 15/4L Military Farms, over 5000 participated in the conference organized by Anjaman Mozareen Punjab (AMP). Peasants came from all over the districts while representatives of different peasant and political organization came from all over Pakistan .

This was the first show of strength by the AMP after the formation of the new government. The peasant’s leaders reminded the PPP government of promises of Late Benazir Bhutto, who declared the PPP will give ownership rights to the tenets working at Military Farms. They also reminded of 8 pages declaration by Muslim League Nawaz (PMLN) for supporting the rights of the peasants to the land that they cultivating for over 100 years.

Both promises were made by the two former prime ministers during the thick of the militant movement by AMP in 2002/2003 against the military efforts to take over this land from the peasants. The AMP resisted and seven peasants were killed, hundreds injured while over 100 false cases were registered against the leaders of the movement. In retaliation, the AMP declared that they have paid enough and will pay no more. They refused to pay the 50 percent share of the crops; they were paying for over 100 years to Military Farms administration. Till today, the rebellious peasants are not paying successfully and have taken over the land  under their control.

The peasants came with red flags flying over their tractors and trolleys and waving the red flags in the processions, they were non-stop for over two hours. Village after village came out to participate in this historic conference. The slogans were very militant, “We are hungry because the Army generals have looted everything, Ownership or death, Down with military dictatorship and long live peasants workers unity.

Farooq Tariq secretary Pakistan Peasant Rabita Committee and spokesperson Labour Party Pakistan spoke about the courageous movement of the peasants and declared that give us ownership right within two months, or we will have a long march to Islamabad .  He said that if we can fight the military dictatorship than we can also do the same with civilian governments if they do not fulfill the promises. Farooq Tariq, the main speaker at the conference, told the history of the peasant international day and said the history is littered with the bloods of peasants fighting for land rights.

Farooq Tariq demanded an immediate withdrawal of all the false cases against the peasant leaders registered during the last eight years. He said unfortunately false cases are still registered while the civilian government is in power.

Mehr Abdul Sattar, general secretary AMP reminded the new government about their promises of land rights and asked to fulfill it. He said we have given sacrifices and many of us have lost lives. However, it will not in vain.  He said that the local administration should stop taking orders from the military generals and start a new round of talks with us about how to proceed further. He made it absolute clear that no one in Pakistan can take this land back from us and we will fight until the end. He said that we will organize the international day of peasants every year in Okara.

Asif Khan Chairman Liberal Forum Pakistan spoke about the need of a new agenda for the peasant and agriculture. He said we fully support the demands of the peasants for land ownership and demanded an end of feudalism in Pakistan . “go for a land reforms and give the land to the tillers, of Pakistan has to grow” was his message.

Asim Sajad Akhtar, convener Peoples Rights Movement (PRM) said that peasants have all the rights of ownership of the land. “The AMP was the first organization to start the fight against the military dictatorship, now every one is against the military dictatorship. Peasants demands restoration of judges and an end of military dictatorship” he said.

Nadeen Asharf vice president of AMP told the conference that a three member federal cabinet committee is formed two day earlier to solve this issue. We welcome the formation of the committee and expect that the committee decided in our favor of land rights. Asif Zardari co chairperson of PPP has asked all the relevant documents that we have submitted to them through a PPP member of parliament. We will march to Islamabad if our demands are not met, he said.

The four hours conference ended with a great enthusiasm. It was broad caste live by different private television channels and dozens of journalist were present at the conference. A team of senior journalist traveled from Lahore to Okara, a distance of two hour, to cover the conference, showed the interest of the media in this conference. Radio FM 103 had a live broad cast reports of the conference.

Report by: Tariq Mehmood

On behalf of the Asian Peasant Coalition (APC), we convey our sincere congratulations to the Nepali people for the tremendous victory of the CPN (Maoist) in the elections of the Constituent Assembly held last April 10, 2008.  Through the elections, the people of Nepal decisively favored the leading role of the CPN (Maoist) to halt the monarchy and lead the people to a democratic republic.

We hope for the CPN (Maoist) more success in carrying out basic democratic reforms in order to stop oppression and exploitation, especially feudalism, caste-ism, women’s oppression and ethnic discrimination.  The peasantry must benefit from genuine land reform and be empowered to defend and advance their economic and social gains. Further, the alliance of the working class and the peasantry need to strengthen as the foundation of a broader alliance to unite and mobilize the entire people of Nepal .

We are confident that the Nepali people under the leadership of the CPN (Maoist) will bring about a new Nepal having complete national freedom, social justice, economic advancement, a nationalistic culture and international solidarity for peace and development against imperialism, feudalism and unjust wars.

Long live international solidarity!
Resist Imperialist Globalization and Plunder!
Onward the Struggle for Genuine Agrarian Reform and Food Sovereignty!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!