Tolak Ekspor Beras!

Media Advisory FPR, Jakarta (26/4)—Pemerintah berencana akan mengekspor beras apabila cadangan beras nasional melebihi 3 juta ton. “Rencana ini tidak bermanfaat bagi kaum tani, menyebabkan inflasi, dan hanya menguntungkan para tengkulak!” demikian tegas Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Erpan Faryadi.

Rencana ekspor beras yang diumumkan beberapa waktu lalu ini sesungguhnya tidak lebih dari perjudian pemerintah SBY-Kalla untuk keluar dari jeratan krisis yang kian kronis. Sebagaimana diketahui, pasca melakukan revisi atas asumsi harga BBM dalam APBN 2008, pemerintah harus menanggung defisit anggaran yang mencapai Rp 107 triliun lebih.

Untuk menanggung beban defisit yang sangat besar, pemerintah melakukan berbagai cara, termasuk memotong 15 persen anggaran dan meningkatkan pendapatan dari ekspor, pajak, dan penerimaan bukan pajak. Beberapa kebijakan yang mendapat sorotan masyarakat dalam konteks ini di antaranya, terbitnya PP No 2 tahun 2008 tentang penyewaan hutan lindung dan ekspor beras.

Terbitnya PP No 2 tahun 2008 telah mendapat kecaman luas dari masyarakat, khususnya dari para aktivis lingkungan. Masyarakat khawatir kebijakan ini akan terus menggerus kawasan hutan lindung di Indonesia pada saat pemerintah sendiri sebenarnya telah berkomitmen untuk turut aktif dalam upaya mencegah pemanasan global.

Pemerintah yang sudah kadung kalut, tetap keukeuh meneruskan kebijakan tersebut. Menhut MS Kaban menyatakan bahwa kebijakan ini hanya meneruskan kebijakan dari pemerintah sebelumnya. Adapun mekanisme persewaan ini hanyalah metode yang paling realistis pada saat kompensasi penggantian lahan baru sudah tidak memungkinkan.

Rencana ekspor beras sendiri muncul sebagai salah satu kebijakan alternatif untuk menggenjot pendapatan. Gagasan ini keluar dari Menteri Pertanian, Ir Anton Aprijantono. Kebijakan ini sendiri kemudian disiapkan oleh Menteri Perdagangan Mari Pangestu. Gagasannya tidak lain selain melonjaknya harga jual beras di pasar internasional.

Menurut Pemerintah, pertumbuhan pertanian Indonesia saat ini mencapai 4,7 persen atau melebihi rata-rata pertumbuhan pertanian Asia yang hanya mencapai 2 persen. Panen beras tahun ini pun cukup baik dan mencukupi kebutuhan pasokan beras secara nasional. berdasarkan informasi inilah, Presiden SBY tergoda untuk menyatakan, “krisis pasokan pangan yang melanda dunia saat ini bukanlah musibah bagi Indonesia.”

Spekulasi

Seperti diberitakan banyak media massa, harga beras dunia mengalami kenaikan dari 600 dollar AS per ton menjadi menjadi 1300 dollar AS per ton. Diprediksi, kenaikan ini akan terus terjadi. Pada bulan Juni 2008 yang akan datang, diperkirakan harga beras dunia akan melebihi 2000 dollar AS per ton. Hal inilah yang sepertinya menjadi factor yang memicu lahirnya kebijakan ekspor beras Indonesia.

Kenaikan harga beras dunia ini didorong oleh beberapa faktor. Diantaranya, tingginya harga minyak dunia dan berkurangnya pasokan beras dunia akibat yang salah satunya disebabkan oleh dihentikannya ekspor beras oleh Vietnam. Pada saat ini, pasokan beras dunia hanya berasal dari Amerika Serikat dan Thailand. Keadaan ini tidak hanya menciptakan inflasi, tetapi juga mengkondisikan adanya oligarki dalam penentuan harga beras di pasar dunia.

Meski pemerintah belum menetapkan waktu pelaksanaan ekspor beras, namun reaksi atas rencana itu sudah bermunculan. Para pedagang berbondong-bondong memborong cadangan beras dari petani dan penggilingan. Tujuannya tidak lain, selain hendak menyambut rencana pemerintah yang akan mengekspor beras. Para pedagang itu berharap mendapatkan kesempatan untuk turut mengekspor beras pada saat keran ekspor secara resmi dibuka oleh pemerintah.

Aksi borong para pedagang ini terjadi pada pada saat harga jual gabah petani masih tertekan dibawah HPP. Maklum, setiap terjadi panen raya, harga jual gabah dan beras petani memang kerap anjlok. “Jelas, para pengepul dan tengkulak adalah pihak yang sangat diuntungkan oleh rendahnya harga jual gabah petani,” tegas Erpan.

Tolak Ekspor Beras

Tidak salah bila rencana ekspor ini telah memicu munculnya kegusaran di kalangan kaum tani. Pemerintah boleh saja berharap untuk meraup keuntungan dari gejala kenaikan harga beras dunia saat ini. Namun menurut Erpan Faryadi, akibat dari merebaknya pemberitaan mengenai rencana ekspor beras ini telah menyuburkan spekulasi di pasar beras dalam negeri. Spekulasi ini bisa berupa menjamurnya aksi-aksi penimbunan beras oleh segelintir pedagang yang menyebabkan merosotnya pasokan beras ke pasar-pasar tradisional dan akibatnya harga jual beras akan mengalami kenaikan.

Bila harga beras naik, pihak yang paling dirugikan adalah petani. Mengapa, karena akibat buruknya infrastruktur transportasi, inflasi di pedesaan sesungguhnya jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Selain itu, kaum tani Indonesia saat ini umumnya sudah menjadi konsumen beras. “Contohnya, Karawang yang selama ini dikenal sebagai lumbung beras nasional, ternyata merupakan daerah yang paling bergantung pada pasokan beras miskin (raskin) impor,” jelas Erpan.

Rencana Ekspor Beras hanya Menguntungkan Tengkulak dan Menyebabkan Inflasi Harga Pangan. “Oleh karenanya, kami menuntut pemerintah untuk berhenti berspekulasi. Cabut rencana ekspor beras dan utamakan pemenuhan kebutuhan pangan nasional!” tegas Erpan.***

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: